JAKARTA–Pemilu 2009 dinilai sebagai tragedi bagi perempuan. Hasil survey Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang mengungkapkan bahwa hanya empat partai politik Indonesia yang berperspektif gender yakni PPP PKB PAN dan PDI-P.
Ini disampaikan Didik Supriyanto Ketua Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi Sabtu (21/3). Analisis dalam survey tersebut menurutnya juga mengungkapkan bahwa ditinjau dari implementasi affirmative action unsur pendiri partai politik masih didominasi oleh laki-laki. “Hanya sedikit partai politik yang menyantumkan keberadaan perempuan sebagai tokoh pendiri partai” katanya.
Masruchah Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia juga mengungkap bahwa 80 persen ketua umum partai politik nasional peserta pemilu adalah laki-laki. “Jika ada penempatan perempuan dalam jajaran pimpinan masih dilekatkan pada posisi tradisional seperti bendahara” katanya.
Hasil analisis lainnya menurut Masruchah dari 38 prtai hanya ada lima partai politik yang ketua ummnya perempuan yaki PDI-P Partai Merdeka PKPI Partai Perjuanan Indonesia Baru dan PNI Marhaenisme. Sayangnya posisi mereka sebagai ketua hanya karena dilihat dari perspektif historis. “Di mana mereka memiliki orang tua yang merupakan founding father negara ini” katanya.
Dilihat dari visi dan misitambahnya tidak ada partai politik nasional yang menjadikan perspektf gender dalam visinya. Meskipun menurutnya ada beberpa partai politik yang memiliki program kerja dengan mendorong penguatan hal perempuan. Namun hal ini masih bersifat temporerial.
“Artinya ke depan belum tentu partai terebut merealisasikannya dalam program kerja yang akan dilaksanakan” katanya.”
Endang Sulastri anggota KPU mengatakan kebanyakan partai politik sekarang belum cukup mengangkat isu kesetaraan gender. “Masih isu keadilan secara umum” katanya. Untuk itu tambahnya perlu ada revisi terhadap AD/ART Partai. “Agar lebih eksplsit untuk memberi program yang lebih perspektif gender” katanya.
Perempuan kata Endang memang harus bekerja keras dalam pemilu agar mendapatkan simpati. Hal ini tambah Didik
terjadi karena tiga faktor utama yakni kebanyakan perempuan tidak menguasai infrastruktur partai. Karena katanya biasanya perempuan tidak mendapatkan posisi penting dalam partai. Bahkan 34 persen caleg perempuan menurutnya bukanlah kader partai melainkan aktivis yang ditarik karena kebanyakan partai tidak memiliki banyak kader perempuan.
Faktor lainnya adalah perempuan tidak mempunyai dukungan dana. “Karena biasanya seluruh harta atas nama suaminya” kata Didik.
Faktor terakhir yang juga menentukan adalah perempuan punya standar moral yang lebih tinggi. Pernyataan ini terkait dengan kebanyakan tindakan curang seperti menyewa preman atau pemerasan hanya dilakukan oleh lelaki. Berbagai pernyataan tersebut diungkapkan ketiga narasumber dalam rangkaian acara Kajian koalisi perempuan indonesia terhadap platform partai yang diadakan di media center KPU Sabtu (21/3).
Sebagai penutup dalam acara tersebut Koalisi Permpuan Indonesia merekomendasikan beberapa hal yakni mengapresiasi partai politik yang telah memasukkan peraturan mengenai keterwakilan perempuan dalam AD/ART partai.
KPI juga mendesak seluruh partai politik untuk melakukan revisi terhadap platform partai dan memasukkan perspektf gender dalam indikator affirmative action keterwakilan perempuan serta arah progra kerja mendatang. “Kami juga merekomendasikan pemilih untuk cerdas dalam menentukan pilihannya dalam pemilu 2009” katanya.
Dalam hal ini menurutnya pemilih sebaiknya hanya memberikan suara pada parpol yang diyakini memiliki komitmen pada pemberdayaan perempuan.c88/kem
sumber : Republika Online
