“Pembangunan infrastruktur ini sudah menjadi fokus pemerintahan Jokowi hingga tahun 2019, artinya selama masa pemerintahan Jokowi Kelompok Kepentingan Miskin Kota menjadi kelompok yang akan banyak terganggu kebutuhan dan kepentingannya.  Atas dasar situasi tersebut maka, advokasi dan pengorganisasian untuk penguatan Kelompok Kepentingan Perempuan Miskin Kota menjadi hal yang strategis untuk dilakukan organisasi†pernyataan ini disampaikan oleh Linarti dalam pertemuan kelompok kerja KK Perempuan Miskin Kota Koalisi Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2016 di Hotel Sofyan Tebet.
Pertemuan yang digagas sebagai persiapan untuk memilih Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Perempuan Miskin Kota tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Kelompok Kerja Perempuan Miskin Kota, Pengurus Nasional dan staf Sekretariat Nasional.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pemilihan Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Perempuan Miskin Kota dengan mekanisme melalui pemilihan langsung yang dilakukan di Cabang dan Wilayah yang memiliki Kelompok Kepentingan Perempuan Miniskin kota.
Poin-poin penting lainnya yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah rumusan dasar yang akan digunakan untuk menyusun sikap politik dan cara pandang organisasi mengenai pembangunan dan kemiskinan, serta rumusan strategi advokasi dan pengorganisasian Kelompok Kepentingan Perempuan Miskin kota. (Ida 2016)
