Jakarta, 13 Maret 2013
Naskah yang disampaikan oleh SEKJEND Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi pada saat diplomat briefing pencapaian MDG’s yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2013 .
BRIEFING NOTE
RELFEKSI
PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL (MDG)
DI INDONESIA
(Disampaikan dalam Diplomat Briefing , Jakarta 11 Maret 2013)
Kata Pengantar
Refleksi tentang Pencapaian MDG ini merupakan hasil dari : assesment di 325 Desa di 10 Provinsi di Indonesia, Konsultasi Publik tingkat Provinsi di 4 provinsi (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara) serta Konsultasi Nasional, yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, selama Januari 2012 –Februari 2013.
1. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN INDONESIA
Upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (MDG) di bidang kebijakan publik lainnya, program , kegiatan dan alokasi anggaran adalah sebagai berikut
a. Legislasi
Dibidang legislasi, telah diterbitkan beberapa undang-undang untuk mendukung pencapaian MDG, antara lain
1. Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik: adanya ketentuan jaminan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan dalam UU No 12 tahun 2003, UU No 10 tahun 2008 dan UU no 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jaminan Keterwakilan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan Partai Politik (UU No 2 tahun 2011) dan Keterwakilan perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum ( UU No 22 tahun 2007 dan UU No 15 tahun 2011)
2. Mengintegrasikan Target-target MDG bidang kesehatan ke dalam UU No 36 Tahun 2009
3. Percepatan Pencapaian Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Penerbitan Peraturan Daerah Tentang Kesehatan bagi Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBLA) di beberapa daerah di Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tengga Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sumatra Utara dan Sumatra Barat
b. Peraturan dan Kebijakan
1. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010
2. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan: Pro Rakyat; Keadilan Untuk Semua (Justice for All); Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals – MDGs).
3. Peta Jalan Nasional MDGs (Roadmap) Percepatan Pencapaian MDG
4. Mewajibkan setiap Kepala Daerah menyusun Rencana Aksi Percepatan Pencapaian MDGS di Daerah
5. Peningkatan Kapasitas Perencanaan melalui penerbitan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah MDGs
2. CAPAIAN YANG TERLIHAT
1) Eradicate extreme
a. Jumlah penduduk miskin berkurang, namun tingkat kedalaman/keparahan kemiskinan semakin tinggi.
b. Kesenjangan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya sangat tinggi
c. Penduduk dalam katagori Hampir miskin, rentan untuk jatuh miskin dan menjadi kelompok “orang miskin baruâ€. Sejumlah 50% dari jumlah penduduk miskin tahun ini, merupakan penduduk yang tidak miskin di tahun sebelumnya.
d. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi Minimum 2.000 Kkal / kapita / hari mencapai 60% dari jumlah penduduk
e. Jumlah Bayi, Anak dibawah usia 5 tahun (Balita) dan anak yang mengalami kurang gizi atau gizi buruk masih tinggi.
f. Jumlah pengangguran berkurang, namun jumlah pengangguran semu dan pengangguran tersembunyi sangat tinggi
2) Achieving universal health care and improving the health of mother and child
a. Angka Kematian Ibu Melahirkan Indonesia, tertinggi di ASEAN
b. Angka Kematian Bayi dan Balita masih sangat tinggi
c. Jumlah tenaga kesehatan terlatih (Bidan) dan tenaga medis (Dokter/dokter spesialis) masih sangat rendah dibanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani
d. Layanan Keluarga Berencana(KB) belum merata sampai ke desa
e. Kasus Baru HIV meningkat tajam setiap tahun, terutama pada kelompok Ibu Rumah Tangga
f. Penanganan /Layanan Kesehatan untuk penyakit menular : Malaria, Tuberkolusis (TB), Deman Berdarah, Kusta dll masih belum memadai
g. Program Perlindungan Sosial untuk Kesehatan tidak menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan (tidak inklusif )
3) Achieve Universal Primary Education
a. Angka Partisipasi Murni Sekolah dasar (SD) berhasil dicapai
b. Angka Partisipasi Murni sekolah dasar, siswa laki-laki dan perempuan hampir setara
c. Ketimpangan gender dalam pendidikan terlihat pada tingkat pendidikan lanjutan (SLTP), pendidikan Lanjutan Atas dan Pendidikan Tinggi
d. Angka Buta Huruf Perempuan masih sangat Tinggi
e. Diskriminasi terhadap guru Sekolah Dasar (mayoritas perempuan) masih tinggi
f. Diskriminasi terhadap guru yang bekerja di pedesaan dan di daerah terpentil masih sangat tinggi
g. Keamana gedung sekolah dan Kualitas Keamanan tempat belajar sangat rendah. Masih banyak gedung yang rusak dan mudah roboh. Tingkat kekerasan/Bullying di sekolah pun masih sangat tinggi.
h. Ketersediaan Sanitasi layak dan air bersih di lingkungan pendidikan, masih rendah
4) Promote Gender Equality and Women Empowerment
a. Jumlah keterwakilan perempuan di parlemen meningkat, tetapi belum memenuhi batas minimal 30%
b. Jumlah rata-rata keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi lebih rendah dari nasional dan jumlah DPRD di Kabupaten/kota lebih rendah dari propinsi. Bahkan di beberapa DPRD Kabupaten/kota tidak ada anggota legislative perempuan.
c. Jumlah perempuan di posisi pengambilan keputusan di Eksekutif masih sangat rendah
5) Ensure Environmental Sustainability
a. Luasan kawasan Hutan yang tertutup pohon terus berkurang karena adanya praktek illegal logging
b. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan 49 % dan pedesaan 45 %
c. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan 65 % dan pedesaan 33%
d. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan terus meningkat
e. Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan pemerintah maupun masyarakat terhadap bencana sangat rendah
f. Pengetahuan masyarakat (terutama perempuan) tentang Perubahan iklim dan kemampuan merespon situasi sangat rendah
6) Develop a Global Partnership for Development
a. Capaian Kemajuan Kemitraan Global Untuk Pembangunan tidak dapat diketahui oleh masyarakat luas, karena kurangnya publikasi dan informasi terkait hal ini
b. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah hanya mencakup proporsi penduduk yang memiliki Telepon sesuler, computer pribadi, dan akses terhadap internet
c. Kerjasama (pendanaan/bantuan teknis) antara pemerintah /negara-negara terkait dengan pengurangan kemiskinan atau pemenuhan kebutuhan dasar, tidak terinformasikan
d. Kerja sama untuk penguatan ekonomi masyarakat, tidak diketahui oleh masyarakat
3. TANTANGAN YANG DIHADAPI
Tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target MDG antara lain adalah
1. KETIMPANGAN
a. Tingginya disparitas/ketimpangan pencapaian MDGs antara daerah-daerah di Indonesia.
b. Tingginya disparitas pencapaian MDG antara Kota, Desa dan daerah di pulau terpencil, terluar dan perbatasan
c. Tingginya disparitas antar kelompok masyarakat dan individu mencakup antar status social, status Kependudukan dan gender
2. SINERGI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA, ANTAR DAERAH DAN ANTAR DAERAH DENGAN PUSAT
a. Sinergi antar kementerian/lembaga di Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan di Daerah masih merupakan tantangan serius
b. Sinergi pembangunan pusat dan daerah, mengalami berbagai bentuk kendala, terutama dalam konteks desentralisasi dimana setiap Kepala Daerah memiliki agenda pembangunannya sendiri sesuai dengan janji-janji kampanye pada saat pemilihan Langsung Kepala Daerah
c. Sinergi pembangunan antar daerah dalam propinsi dan antar propinsi sulit terwujud karena semangat yang dibangun dalam pelaksanaan pembangunan adalah semangat kompetisi, bukan semangat berbasis solidaritas.
3. PARTISIPASI MASYARAKAT
a. Partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya konkrit (bukan sekedar kampanye) untuk mencapai tujuan MDG masih sangat rendah.
b. Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencapaian MDG adalah karena rendahnya akses masyarakat terhadap informasi tentang MDG. (Bansih banyak masyarakat dan pejabat yang tidak mengetahui tentang MDG)
c. Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencapaian MDG juga disebabkan oleh rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan , monitoring dan Evaluasi MDG
4. KAPASITAS PERENCANAAN
a. Perencana Pembangunan, terutama di tingkat pemerintah Daerah masih mengalami berbagai kesulitan untuk melakukan Mainstreaming MDGs dan Mainstreaming Gender kedalam perencanaan pembangunan daerah (provinsi dan kab/kota), termasuk menentukan indicator keberhasilan
b. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi kinerja Pencapaian MDG masih lemah
c. Panduan Perencanaan Pembangunan yang lebih sederhana dan mudah dipraktekkan masih belum tersedia
d. Keterbatasan sumberdaya dalam implementasi strategi, termasuk keahlian dalam perencanaan untuk menterjemahkan target –target MDG menjadi Program dan Kegiatan
5. DATA
a. Ketersediaan data terkait MDGs, dan data terpilah gender, usia, situasi khusus (penyandang disabilitas) terutama di tingkat kab/kota dan provinsi masih sangat terbatas.
b. Data Laporan Pencapaian MDG tidak mengalami pembaharuan secara regular
c. Data Laporan Pencapaian MDG tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.
6. KEAMANAN & BENCANA
a. Bencana baik bencana alam maupun konflik social mengakibatkan berbagai upaya dan capaian MDG yang telah ada menjadi berkurang atau pun hilang sama sekali
b. Kerugian dan kehilangan terhadap capaian MDG disebabkan karena kurangnya tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Konflik.
c. Kehancuran dan meningkatnya jumlah korban bencana lebih disebabkan oleh kurangnya kesiapsiagaan menghadapi bencana.