Siaran Pers

0
482

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Hentikan Kekerasan Seksual

Utamakan Penegakan Hukum Berkeadilan dan Pemulihan bagi korban dalam kasus IM

Publik kembali dikagetkan dengan kasus kekerasan seksual. Sepanjang April hingga Mei 2020, LBH Yogyakarta mendapatkan laporan/pengaduan setidaknya 30 pengaduan tindak kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh IM, seorang alumni Arsitektur UII yang menyandang gelar mahasiswa berprestasi. Pelaku adalah penerima Australia Awards Scholarship (AAS) yang kini berstatus sebagai mahasiswa program magister di Universitas Melbourne, yang juga aktif terlibat dalam sejumlah kegiatan keagamaan dan diundang  sebagai  penceramah  di  masjid-­‐masjid  yang  kebanyakan  jamaahnya  warga Indonesia di Victoria sebagai motivator dan disebut ustadz.

Korban “ketakutan” bersuara dan kuatir terkena pasal pencemaran nama baik. Masih lekat di ingatan kita kisah Ibu Baiq Nuril yang justru menjadi terdakwa bahkan dipidana setelah mencoba melawan kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Kami berharap penegak  hukum  dapat  melihat     kasus  -­‐kasus  seperti  ini  secara  komprehensif  dan menjadikan kasus kekerasan seksual sebagai fokus dari implementasi hukum dan yang seharusnya lebih diutamakan untuk diproses laporannya. Apabila di tengah ketiadaan sistem    yang    mendukung    korban    kekerasan    seksual,    upaya-­‐upaya    mengungkap kejahatan ini dibalas dengan pidana terhadap korban dan pendampingnya, maka seluruh korban ditempatkan pada posisi yang semakin rentan. Apalagi kemudian ada media yang kadang tidak memiliki perspektif gender dan kurang berpihak pada suara korban.

Terhadap kasus ini Koalisi Masyarakat Sipil Hentikan Kekerasan Seksual menyatakan sikap di bawah ini.

  1. Kami menuntut perbaikan sistem hukum dan kebijakan terkait isu kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dengan perspektif korban. Masih buruknya skema hukum dan kebijakan kita, terlihat dengan berulangnya kasus kekerasan seksual dalam kasus ini. Sudah umum diketahui salah satu hambatan paling besar dalam proses mencari keadilan bagi korban kekerasan seksual adalah korban tidak dipercaya oleh masyarakat termasuk oleh oknum penegak

hukum, sebagaimana dilaporkan oleh banyak lembaga pendamping. Korban harus mendapat dukungan dan jaminan perlindungan serta pemulihan untuk bisa bersuara mengungkap kasus tersebut sehingga penanganan dan upaya memutus rantai kekerasan seksual ini dapat segera dilakukan.

  • Sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Indonesia juga terikat pada kewajiban untuk melakukan   langkah-­‐langkah   yang   sistemik   untuk   penghapusan   kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual. Oleh karena mengingat banyak modus-­‐modus kekerasan seksual yang belum ada dalam hukum pidana Indonesia yang memberikan perlindungan pada korban serta menjerat pelaku dengan efek jera maksimal, maka kami mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan. Dengan segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan bisa menjawab kekhususan tindak pidana kekerasan seksual masih terjadi. Dengan kondisi hukum kita, perlu adanya law enforcement, atau penegakan hukum yang lengkap, seperti pendidikan dan advokasi untuk aparat penegak hukum yang harus memiliki pemahaman dan perspektif gender bagi korban terutama untuk menerima pengaduan, proses pendampingan  hukum  dan  memproses  kasus-­‐kasus  kekerasan  seksual  sesuai dengan layanan yang adil, empati dan berperikemanusiaan di semua tahap penegakan hukum. Penegakan hukum ini penting bagi penyelesaian kasus IM agar mencapai keadilan bagi korban.
  • Kami menuntut, Kementerian Pendidikan dan lembaga pendidikan segera memiliki aturan, mekanisme dan implementasi untuk kasus kekerasan seksual dalam pendidikan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan terus terjadi tanpa ada upaya serius pencegahan dan upaya penindakan serius guna memutus rantai kekerasan seksual di institusi Pendidikan,  baik  formal  maupun  non-­‐formal.  Keberulangan  ini  menunjukkan tidak   cukupnya   langkah-­‐langkah   yang   dilakukan   negara   maupun   institusi pendidikan untuk menjaga agar tempat pendidikan menjadi ruang aman dari kekerasan seksual.
  • Kami menuntut pengutamaan keadilan, perlindungan dan pemulihan bagi korban dan pendamping. Langkah perlawanan korban bisa kemudian berbalik

reviktimisasi   terhadap   korban     (dan   juga   pendamping)   dalam   kasus-­‐kasus kekerasan seksual.

  • Kami menuntut Kementerian Komunikasi dan Informatika dan lembaga-­‐lembaga media massa, untuk lebih sensitif terhadap isu kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan menekankan konten berperspektif gender dan berpihak pada korban.
  • Menghimbau masyarakat, untuk meningkatkan pengetahuan semua level masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat perlu mengutamakan keadilan bagi korban dan mendukung supaya korban mau bersuara melaporkan kekerasan seksual yang menimpa tanpa ketakutan akan dampak yang akan dialaminya. Masyarakat perlu mendukung korban secara penuh dari awal sampai akhir proses penegakan hukum yang seringkali panjang dan malah memberatkan fisik, psikis, ekonomi dan kesehatan mental korban dan keluarganya.

Jakarta, 17 Mei 2020

Narahubung

Ditta Wisnu, HP 0822-­‐9982-­‐4857

Ratna Batara Munti, HP 0813-­‐1850-­‐1072

Olin Monteiro, e-­‐mail olinwork2017@gmail.com

Lembaga Pendukung

  1. Aliansi Perempuan Kalimantan (AlPeKaJe)
  • API Kartini
  • Asosiasi APIK
  • Dike Nomia Institute
  • Dike Nomia Law Firm
  • Federasi Buruh Lintas Pabrik
  • Institut KAPAL Perempuan
  • Institute for Women Empowerment (IWE)
  • Institut Perempuan
  1. Hollaback Jakarta
  1. INAATA Mutiara Maluku
  1. Indonesia untuk Kemanusiaan
  1. INFID
  1. Jaringan Perempuan Borneo
  2. Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT)
  3. Jaringan Perempuan Yogyakarta
  1. Kalyanamitra
  1. KePPaK Perempuan (Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)
  1. KPKB
  2. KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-­‐Sumber Kehidupan) Surabaya
  3. Koalisi Anti Kekerasan Seksual Jayapura
  4. Koalisi Perempuan Indonesia
  • KONTRAS
  • LBH APIK Jakarta
  • Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2)
  • Lingkar Studi Feminis Tangerang
  • LPSDM (Lembaga Pengembangan Sumberdaya Mitra), NTB
  • Migrant Care
  • Negeriku Indonesia Jaya-­‐ Biro Hukum, Perempuan dan Anak
  • Pasah Kahanjak
  • PBT (Pambangking Batang Tarandam) Padang
  • Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
  • Perkumpulan Pendidikan Pendampingan bagi Perempuan dan Maayarakt (PP3M)
  • Pondok Pergerakan, Kupang
  • Peruati, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
  • PWAG Indonesia
  • Rumah Faye
  • Samsara
  • SAPDA
  • Seperti Pagi Foundation
  • Solidaritas Perempuan
  • WALHI
  • Warta Feminis
  • WCC Palembang
  • Women Research Institute (WRI)
  • Yayasan Amalshakira
  • YLBHI
  • Yayasan IPAS Indonesia
  • YKPM (Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat) Makassar
  • Yayasan PUPA Bengkulu
  • Yayasan Rahim Bumi, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

INDIVIDU

  1. Asrida Elisabeth
  2. Caroline J. Monteiro
  3. Dewi Tjakrawinata
  4. Inda Fatinaware
  • Mariatul Asiah
  • Melda Pandiangan
  • Nadina Habsjah
  • Rosna Bernadetha
  • Syafirah Hardani
  • Umi Lasminah

NO COMMENTS