Deklarasi Petani Perempuan se – NTB

0
706

DEKLARASI LOMBOK TIMUR
“MEMBANGUN KEBERDAYAAN PETANI PEREMPUAN NUSA TENGGARA BARAT”

KAMI PEREMPUAN-PEREMPUAN PETANI DARI 8 KABUPATEN (BIMA, DOMPU, SUMBAWA, SUMBAWA BARAT, LOMBOK TIMUR, LOMBOK TENGAH,LOMBOK BARAT, LOMBOK UTARA) BERJUMLAH 70 ORANG MENYELENGGARAKAN SEMINAR DAN LOKAKARYA “REPOSISI PERAN STRATEGIS PEREMPUAN PETANI MENUJU KEHIDUPAN YANG ADIL DAN SETARA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI PRODUK PERTANIAN” PADA TANGGAL 1-3 JULI 2012 DI WISMA HAJI, SELONG, LOMBOK TIMUR.
KAMI MENYATAKAN BAHWA PEREMPUAN PETANI MEMILIKI SUMBANGAN PENTING DALAM MEWUJUDKAN DAN MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN DAN KETAHANAN PANGAN DI NUSA TENGGARA BARAT.
KAMI MEYAKINI BAHWA POTENSI PEREMPUAN PETANI MASIH SANGAT MUNGKIN DIKEMBANGKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN DAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN DI TINGKAT LOKAL MAUPUN NASIONAL.
KAMI MENYADARI BAHWA HINGGA SAAT INI MASIH DIBUTUHKAN KEBIJAKAN DAN UPAYA-UPAYA YANG SERIUS UNTUK MELINDUNGI DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN PETANI DI NUSA TENGGARA BARAT.
KAMI MENYADARI BEBERAPA MASALAH YANG DIHADAPI PEREMPUAN PETANI HARUS DISELESAIKAN MELALUI KERJASAMA ANTARA PEREMPUAN PETANI DAN PEMERINTAH, SEPERTI PERSOALAN JAMINAN KETERSEDIAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN MAUPUN NON PANGAN YANG BERKELANJUTAN, LEMAHNYA KELEMBAGAAN PETANI PEREMPUAN, PERMODALAN, SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN, BURUKNYA INFRASTRUKTUR, RESIKO GEJOLAK HARGA DAN KEPASTIAN USAHA TANI SERTA PERUBAHAN IKLIM.

UNTUK MEMBANGUN KEBERDAYAAN PETANI PEREMPUAN NUSA TENGGARA BARAT, KAMI MEREKOMENDASIKAN KEPADA :
1. PEMERINTAH PUSAT :
(1) MENSOSIALISASIKAN UU NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BESERTA PERATURAN PEMERINTAH HINGGA PEMERINTAH TINGKAT KABUPATEN
(2) MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK SEGERA MENYUSUN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(3) MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN SELURUH KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2009
(4) MENDORONG PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI SECARA PARTISIPATIF
(5) MENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) BIDANG PERTANIAN

2. PEMERINTAH PROPINSI :


(1) SEGERA MEMBAHAS DAN MENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN YANG PARTISIPATIF DENGAN MELIBATKAN KELOMPOK-KELOMPOK PETANI LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN DAN AKADEMISI
(2) MENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) BIDANG PERTANIAN
(3) MELAKSANAKAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN PROGRAM DAN DANA BIDANG PERTANIAN
(4) MEMBANGUN MEKANISME UNTUK PENYAMPAIAN PENGADUAN DAN KELUHAN
(5) MEMPERLUAS KETERJANGKAUAN INFORMASI, PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PETANI PEREMPUAN

3. PEMERINTAH KABUPATEN :

(1) SEGERA MEMBAHAS DAN MENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN YANG PARTISIPATIF DENGAN MELIBATKAN KELOMPOK-KELOMPOK PETANI LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN DAN AKADEMISI
(2) MEMINTA PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK MELAKUKAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2009
(3) MEMFASILITASI TERBENTUKNYA DAN MENDUKUNG KEBERDAYAAN KELOMPOK-KELOMPOK TANI PEREMPUAN
(4) MENYEDIAKAN SARANA – PRASARANA YANG MENDUKUNG PERTANIAN
(5) MEMPERBAIKI INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PROSES PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
(6) MENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) BIDANG PERTANIAN
(7) MELAKSANAKAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN PROGRAM DAN DANA BIDANG PERTANIAN
(8) MEMBANGUN MEKANISME UNTUK PENYAMPAIAN PENGADUAN DAN KELUHAN
(9) MEMFASILITASI TERSEDIANYA SARANA PRASANA PERTEMUAN KELOMPOK PETANI PEREMPUAN
(10) MEMPERLUAS KETERJANGKAUAN INFORMASI, PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PETANI PEREMPUAN

4. KOALISI PEREMPUAN INDONESIA DAN ORGANISASI LAINNYA :


(1) MEMFASILITASI TERBANGUNNYA KELOMPOK-KELOMPOK TANI PEREMPUAN
(2) MEMFASILITASI TERBANGUNNYA JEJARING KERJA KELOMPOK-KELOMPOK PETANI ANTAR DESA, ANTAR KABUPATEN, ANTAR PROPINSI
(3) MEMFASILITASI TERBANGUNNYA KOPERASI PETANI PEREMPUAN
(4) MEMFASILITASI TERSELENGGARANYA PERTEMUAN-PERTEMUAN KELOMPOK TANI PEREMPUAN
(5) MEMPERLUAS KETERJANGKAUAN TERHADAP ILMU PENGETAHUAN, INFORMASI DAN TEKNOLOGI PETANI PEREMPUAN

NO COMMENTS