Peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia merosot di peringkat 124

0
3472

Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

Pemerintah dan DPR harus memberikan Penjelasan Kepada Publik tentang :

MEMBURUKNYA PERINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA

 

Human Development Report (HDR) yang diterbitkan setiap tahun oleh United Nations Development Programme (UNDP) merupakan laporan yang memotret dan memberikan peringkat perkembangan pembangunan negara-negara di dunia. Indonesia termasuk satu dari 187 negara-negara yang dilaporkan dalam HDR tersebut.

 

Peringkat perkembangan pembangunan manusia dalam  HDR dikatagorikan dalam 4 kelompok, yaitu:  Very High Human Development (kelompok negara berperingkat sangat tinggi ,1- 47) High Human Development (kelompok negara berperingkat pembangunan manusianya tinggi,  48- 94), Medium Human Development (kelompok negara berperingkat pembangunan manusianya sedang, 94-141) dan Low Human Development (Kelompok negara yang peringkat pembangunan manusianya rendah, 142-187).

 

Indonesia masuk dalam katagori Medium Human Development. Peringkat Indonesia dalam  HDR selama 11 tahun (1999-2010) selalu di peringkat 102 hingga 112. Peringkat terbaik dicapai di tahun 2001 yaitu peringkat ke 102, dan di tahun 1999 di peringkat ke 105. Sedangkan peringkat terburuk terjadi di tahun 2003, yaitu peringkat ke 112.

 

Namun yang paling mengejutkan adalah HDR 2011, yang menunjukkan bahwa Perkembangan Pembangunan Indonesia mengalami kemrosotan secara drastic, yaitu berada di peringkat 124. Padahal HDR 2010 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke 108.

 

Tabel Perkembangan Peringkat Human Development Indonesia

 

Tahun

1999

00

01

02

03

04

05

06

07/08

09

10

11

Peringkat HDI Indonesia

105

109

102

110

112

111

110

106

107

111

108

124

 

Sumber: UNDP, HDR 1999-2011 diolah

 

Perubahan Peringkat menjadi ke 124 ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia mengalami perlambatan dibandingkan negara-negara lain. Derajat kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami penurunan secara drastic, hal ini ditunjukkan dari usia harapan hidup (Life expectancy at birth). HDR 2010, menunjukkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia adalah 71,5 tahun, sedangkan HDR 2011 menunjukkan Life expectancy masyarakat Indonesia di usia 69,4 tahun.

 

Padahal Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Pembangunan di tahun 2011 berorientasi Triple Track Strategy : 1) Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Pro Growth), 2) Memperluas Lapangan Pekerjaan Baru (Pro Job) , dan 3) Meningkatkan Program Perlindungan kepada Masyarakat Miskin (Pro Poor) . Alokasi Belanja Modal APBN 2011 mencapai Rp.121,9 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp 26,9 triliun (28,3%) dibanding belanja modal di tahun 2010 yang hanya mencapai Rp.95,0 triliun.

 

Meski Pemerintah menyatakan bahwa rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menurun, namun secara nominal jumlah Utang Pemerintah Indonesia membengkak tak terkendali. Hingga September 2011 Utang negara sudah mencapai Rp. 1.754,91 triliun atau naik Rp 10,57 dibanding utang pada Agustus 2011 yaitu sekitar Rp. 1,744,34. Pertanyaannya, seberapakah efektifitas utang untuk pembangunan. Jika kenyataan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah utang berbanding terbalik dengan pembangunan menusia. Semakin meningkat jumlah utang, semakin menurun Pembangunan Manusia di Indonesia.

 

Sehubungan dengan kenyataan di atas, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, menuntut kepada Pemerintah RI dan DPR RI :

 

  1. Pemerintah Indonesia harus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang menurunnya Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index Rank) hingga di ututan ke 124, padahal peningkatan pembiayaan pembangunan dari Pendapatan Asli maupun utang Luar negeri  mengalami kenaikan secara signifikan.

 

  1. DPR RI harus memberikan penjelasan kepada masyarakat dan konstituennya tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPR kepada Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan justru memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat.

 

  1. Pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan terkonsolidasi tentang efektifitas penggunaan dana utang dan hibah  luar negeri terhadap semua program dan proyek pembangunan.

 

  1. Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan evaluasi efektifitas semua penggunaan dana hasil pendapatan negara selain utang untuk pembangunan. Evaluasi ini juga harus mencakup kemanfaat penyediaan dana pendamping untuk proyek dan program yang dibiayai dengan utang maupun hibah.

Koalisi Perempuan Indonesia menunggu penjelasan dari Pemerintah Indonesia dan DPR RI tentang memburuknya Peringkat Indeks Pembangunan Indonesia dalam Human Development Report 2011

 

 

Jakarta, 4 November 2011

 

 

Dian Kartikasari

Sekretaris Jenderal

 

Informasi lebih lanjut :

Dian Kartikasari (0816 759 865)

Mike Verawati Tangka (081332929509)

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY