Agenda G20 Abaikan Perempuan

0
462

Jakarta,

 

Pertemuan tingkat tinggi Negara-negara anggota G20 akan diselenggarakan pada 4-5 September 2016 di Hangzhou, China. Peristiwa yang dikenal dengan The 2016 G20 Hangzhou Summit, ini mengusung thema Towards an Innovative, invigorated, interconnected and inclusive World economy (Menuju ekonomi dunia yang inovatif, mutahir, saling terhubung, dan inklusif). Tema ini memberikan semangat pada perempuan yang selama ini masih terpinggirkan dalam agenda-agenda ekonomi global.

 

Berbeda dengan G20 sebelumnya pada November 2015 di Turki, yang serius membahas isu kesetaraan Gender dalam dokumen dan agenda-agendanya, G20 Tahun 2016 di China nanti,  sama sekali tidak membahas tentang kesetaraan gender dalam agenda dan dokumennya.

 

Padahal fakta menunjukkan bahwa perempuan dalam menjalankan peran domestic dan publiknya, menyumbang pada pertumbuhan dan ketahanan ekonomi. Namun pada saat yang sama, perempuan mengalamai kerugian paling besar ketika krisis ekonomi dan dampak negative ekonomi global melanda berbagai Negara.

 

Masyarakat sipil dan kelompok perempuan di seluruh dunia memandang adanya kemunduran dalam pembahasan isu-isu strategis dan partisipasi masyarakat sipil pada penyelenggaraan G20 di China nanti. Menanggapi situasi tersebut, kelompok masyarkat sipil yang tergabung dalam C20 akan mengadakan pertemuan puncak pada 5-6 Juli 2016 di Qingdao-China.

 

Koalisi Perempuan Indonesia merasa perlu menyampaikan pada pemerintah Indonesia, sebagai satu-satunya Negara ASEAN yang menjadi anggota G20 agar mendorong G20 untuk menjadikan isu ketimpangan situasi perempuan dalam perekonomian sebagai salah satu tantangan perekonomian dunia, sebagai isu prioritas dalam The 2016 G20 Hangzhou Summit. Untuk itu perlu upaya-upaya strategis, agar perempuan dapat berpartisipasi sungguh dalam pengambilan kebijakan ekonomi global, maupun sebagai pelaku perekonomian di tingkat global, regional, dan nasional.

 

Pemerintah Indonesia perlu mendorong agar negara-negara anggota G20 mengakomodasi agenda-agenda berikut:

 

  • Mengakhiri berbagai rintangan structural yang dialami oleh perempuan, dengan mengatasi tantangan-tantangan hukum, budaya, dan agama yang menghambat terpenuhinya hak ekonomi dan sosial, serta keadilan ekonomi bagi perempuan.

 

  • Menggunakan pendekatan ekonomi, sosial, dan politik yang berperspektif keadilan gender. Dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelompok-kelompok terpinggirkan berdasarkan usia, suku, seksualitas, jenis kelamin, disabilitas. Juga menciptakan mekanisme yang membantu pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan secara sungguh-sungguh. Serta, pemungutan dan pemanfaatan pajak yang lebih adil bagi perempuan dan anak.

 

  • Pengakuan atas kerja-kerja domestik dan pengasuhan, yang banyak dilakukan oleh perempuan setara dengan pekerjaan produktif, oleh karenanya layak mendapatkan upah. Dengan menyediakan mekanisme perlindungan pekerja perempuan di sektor domestik, dan menekan kesenjangan angka kerja perempuan dan laki-laki.

 

  • Penyediaan mekanisme yang menjamin terpenuhinya hak perempuan untuk berpartispasi sungguh dalam pemerintahan, termasuk di bidang perekonomian. Mekanisme ini perlu ditambah dengan perlindungan keamanan diri perempuan yang berada di posisi publik.

 

  • Pemberian kepastian bagi kesempatan, akses, dan otonomi perempuan muda dan anak perempuan, di sektor pendidikan, teknologi, kesehatan, dan pekerjaan sehingga sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat bagi mereka. Termasuk mengambil kebijakan yang dapat menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Pemerintah perlu mendorong pengakuan atas identitas perempuan muda dan anak perempuan yang beragam berdasarkan kesukuan, seksualitas, gender, ras, agama, dan disbilitas.

 

Jakarta, 5 Juli 2016

 

 

 

 

Dian Kartikasari                      Indry Oktaviani

Sekretaris Jenderal                   Koord. Pokja Reformasi Kebijakan Publik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO COMMENTS