PERNYATAAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
TENTANG
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KABINET KERJA
Spekulasi tentang nama-nama menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo, berakhir sudah. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 34 nama meneteri dan kementerian dalam Kabinet Kerja, pada 26 Oktober 2014 yang lalu.
Dari 34 menteri, terdapat 8 menteri perempuan atau 23,5% Keterwakilan Perempuan dalam Kabinet. Mereka adalah : 1) Menteri Kelautan & Perikanan : Susi Pujiastuti, 2) Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi, 3) Menteri BUMN : Rini M Soemarno, 4) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Siti Nurbaya, 5) Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia & Kebudayaan : Puan Maharani, 6) Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa, 7) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) : Yohanan Yambise dan 8) Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek.
Koalisi Perempuan Indonesia menyambut baik dan menyampaikan penghargaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo- Jusuf Kalla, yang telah menempatkan delapan perempuan sebagai mentri dalam jajaran Kabinet Kerja. Meski belum mencapai 30% seperti yang telah dijanjikan, namun jumlah ini merupakan jumlah tertinggi sepanjang pembentukan kabinet di Indonesia.
Lebih dari itu, Koalisi Perempuan Indonesia memandang penempatan menteri perempuan dalam 5 (lima) kementerian (Kelautan & Perikanan, Lingkungan Hidup & kehutanan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kesehatan) merupakan posisi strategis untuk mengurangi, bahkan jika mungkin menghapuskan realita kemiskinan yang berwajah perempuan.
Penempatan Ibu Yohanan Yambise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah pilihan cerdas. Mengingat selama ini strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum terlalu tanggap terhadap situasi khusus yang dihadapi oleh perempuan dan anak di Wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Koalisi Perempuan Indonesia berharap, kehadiran Ibu Yohanan Yambise, mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kesejahteraan perempuan dan Anak Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Pengelolaan Sumber Daya Alam di bidang kelautan, perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, hingga kini masih belum tertalu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan dan anak. Tingkat kesejahteraan perempuan nelayan, perempuan pesisir dan perempuan di sekitar hutan masih sangat rendah. Mereka juga merupakan kelompok yang paling rentan terhadap risiko perubahan iklim dan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam. Koalisi Perempuan Indonesia berharap kehadiran Ibu Susi Pujiastuti dan Ibu Siti Nurbaya dapat mengubah situasi perempuan di wilayah tersebut, serta memperkuat peran dan posisi perempuan dalam merespon perubahan Iklim.
Berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakberdayaan, yang hingga kini belum tertangani dengan baik menimbulkan beban berlebih pada perempuan. Program Perlindungan Sosial selama ini, belum berhasil mengatasi berbagai persoalan kemiskinan dan ketimpangan. Karena program tersebut masih berorientasi proyek, tidak terpadu, tidak responsive terhadap ketimpangan gender dan kebutuhan kelompok khusus seperti lansia, penyandang disabilitas, korban kekerasan dan penelantaran serta masyarakat adat. Koalisi Perempuan Indonesia berharap kehadiran Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial, dapat menjawab berbagai persoalan melalui perbaikan kebijakan dan program Perlindungan dan pemberdayaan social dalam kemeterian yang dipimpinanya.
Koalisi Perempuan Indonesia juga menaruh harapan yang besar kepada Ibu Nila F Moeloek untuk dapat menurunkan Angka kematian Ibu melahirkan, Angka Kematian Bayi, Balita dan Anak, serta menghapuskan praktek-praktek tradisi yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan perempuan dan anak.
Koalisi Perempuan Indonesia juga berharap, agar Ibu Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan gender dalam pembangunan manusia dan masih berlanjutnya praktek tradisi dan kebudayaan yang tidak adil terhadap perempuan dan anak. Kedua hal tersebut menjadi sumber utama pemiskinan secara struktural dan kultural, hingga mengakibatkan perempuan pada situasi rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan selamat kepada 34 menteri yang telah menerima kepercayaan sebagai bagian dari Kabinet Kerja, untuk mengemban tugas dalam mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, berkeadilan dan Demokratis. Koalisi Perempuan Indonesia juga berharap kepada Bapak-Bapak yang mennduduki posisi 26 kementerian, untuk mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua Warga Negara Indonesia.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi.
Salam untuk Keadilan dan Demokrasi
Jakarta, 27 Oktober 2014
Dian Kartikasari
Sekretaris Jenderal
