Kliping Media On line
JAKARTA, KOMPAS.com – Barisan Perempuan Indonesia (BPI) akan menggelar “Aksi Kartini Menggugat Krisis” di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/4/2011).
Fakta bahwa Kartini meninggal setelah melahirkan anak pertamanya, berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi perempuan. Dian Kartikasari, aktivis perempuan
Tujuannya, katanya, menggugat kebohongan negara terhadap perempuan. Sosialisasi aksi ini disampaikan BPI dalam keterangan pers di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jl Kembang Raya No 6, Jakarta, Rabu (20/4/2011).
Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan, ada tiga hal yang disuarakan dalam aksi itu; soal pendidikan, kesehatan reproduksi, dan masalah tenaga kerja.
“Relevansinya dengan Hari Kartini adalah kami melanjutkan perjuangan Kartini yang memperjuangkan kesempatan pendidikan bagi perempuan. Dan fakta bahwa Kartini meninggal setelah melahirkan anak pertamanya, berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi perempuan. Masalah ini masih berlanjut sampai sekarang,” ujar Dian.
Dian menyampaikan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi persoalan serius. Perkawinan anak-anak dari usia 10-15 tahun mencapai 13,40 persen, sedangkan perwakinan anak usia 16-18 tahun mencapai 33,41 persen, dan perkawinan di usia 19-24 tahun mencapai 41,33 persen.
Ruth Indah Rahayu, Ketua Perhimpunan Pekerja Perempuan, mengatakan, tingginya angka perkawinan muda di Indonesia disebabkan tiga faktor: ekonomi, budaya, dan tingkat pendidikan.
“Banyak orangtua yang menikahkan anaknya untuk mengatasi persoalan ekonomi keluarga. Lalu ada istilah lebih baik menjanda daripada jadi perawan tua. Budaya seperti ini di Indonesia masih kuat,” ujar Ruth.
Ruth juga menyampaikan data dari BPS soal lama sekolah anak Indonesia adalah 7,52 tahun (angka rata-rata nasional). Di beberapa provinsi, lama anak sekolah jauh lebih rendah dari angka rata-rata nasional, misalnya Nusa Tenggara Timur (6,55 tahun), Sulawesi Selatan (7, 23 tahun), Gorontalo (6,91 tahun), dan Papua (6,50 tahun).
“Angka-angka ini menunjukkan pendidikan di kota-kota kecil rata-ratanya hanya sampai SD, SMP aja nggak lulus,” tambah Ruth. Dalam hal tenaga kerja, dari segi upah, BPI mencacat para perempuan menghadapi masalah politik perburuhan, semisal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang multitafsir terhadap hak buruh perempuan.
Dari segi status ketenagakerjaan, saat ini buruh atau pekerja perempuan menghadapi sistemoutsorcing, sistem kerja kontrak, sistem putting out (kerja rumahan), sehingga buruh atau pekerja perempuan tidak mempunyai jaminan pasti tentang kerja.
Dari segi fasilitas, tidak ada fasilitas bagi tenaga kerja yang sedang menunaikan fungsi reproduksi seperti haid, hamil, melahirkan, hingga menyusui.
“Dari segi diskriminasi, masih banyak perusahaan mendiskriminasi tenaga kerja perempuan yang sudah menikah yang upahnya disamakan dengan upah ketika lajang. Padahal kalau untuk laki-laki ada tunjangan untuk keluarga kalau dia sudah berkeluarga,” ujar Veronica, Direktur LBH Apik, Jakarta.
“Kami mengundang pekerja media massa dan perempuan di Jakarta untuk bergabung dan mendukung aksi ini,” ujar Veronica.
Hari Kartini
Barisan Perempuan Indonesia Menggugat
Penulis : Fario Untung
Kamis, 21 April 2011 11:49 WIB
Komentar: 0
MI/Fario Untung/pj
JAKARTA–MICOM: Memperingati Hari Kartini yang ke-47, Barisan Perempuan Indonesia (BPI) menggelar aksi unjuk rasa untuk menggugat kondisi buruk yang sedang dialami oleh wanita di Indonesia. Gugatan tersebut di antaranya adalah masalah pendidikan, pekerjaan, perkawinan dan kesehatan reproduksi.
Pernyataan tersebut dikatakan oleh Koordinator BPI, Lina, di sela-sela aksi di kawasan Silang Monas, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (21/4). Aksi yang digelar mulai pukul 10.30 dan diikuti oleh sekitar 50 wanita ini akan dilanjutkan menuju Istana Presiden.
“Terdapat empat masalah yang tidak kunjung mengalami kemajuan sejak Kartini sampai saat ini, yakni diantaranya adalah masalah pendidikan, pekerjaan, perkawinan dan kesehatan reproduksi bagi wanita di Indonesia. Pemerintah seakan tutup mata dalam menangani masalah ini,” ucap Lina.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa sekalipun gerakan perempuan sejak masa pergerakan nasonal hingga saat ini telah berupaya memperjuangkannya secara politik dan sosial, sekali lagi, krisis ekonomi politik yang bertubi-tubi sepanjang abad 20 ini seperti menghancurkan seluruh daya upaya untuk mengentaskan perempuan dari belenggu problematika sosialn.
“Sudah bukan saatnya memperingati Hari Kartini dengan mengenakan kebaya dan lomba-lomba fashion yang sering dilakukan di sekolah-sekolah. Itu hanyalah kedok dalam upaya untuk memutarbalikkan fakta yang ada di lapagan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, mereka para wanita yang lengkap menggunakan atribut yang berisikan tuntutan mereka terus meneriakkan orasi mereka. Kebanyakan dari mereka menyuarakan agar pemerintah lebih concern terhadap kehidupan wanita di Indonesia.
“Cukup sudah kami terus dibohongi oleh pemerintah, sudah saatnya wanita Indonesia mendapatkan sesuatu yang lebih dari pemerintah,” teriak para pengunjuk rasa. (*/OL-3)
Kamis, 21 April 2011 13:30 WIB | 0 Komentar
Aksi BPI di Hari Kartini Dialihkan ke Monas
Penulis : Prita Daneswari
DIGG
MESKI tak sesuai dengan rencana semula untuk berorasi di depan Istana Merdeka, aksi damai berupa rally yang diadakan Barisan Perempuan Indonesia (BPI) dalam memperingati Hari Kartini, Rabu (21/4) berjalan cukup kondusif dengan kawalan para petugas dari Polsek Metro Gambir.
Puluhan perempuan dari berbagai ormas ini, oleh petugas, dialihkan ke depan Monumen Nasional. BPI yang terdiri atas puluhan ormas yakni Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), YAPPIKA/Gerakan Ayo Bantu 5,3 Juta Ibu Indonesia Belajar Membaca, YLBH APIK Jakarta, Perhimpunan Rakyat Pekerja, Federasi LBH APIK Indonesia, The Wahid Institute, ANBTI, Solidaritas Perempuan, Sekretariat Jala PRT, Bingkai Merah, WALHI, KIARA, KePPak Perempuan, Himasos UNAS, Migrant CARE, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, Srikandi Demokrasi Indonesia, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, dan Ardhanary Institute.
Di depan gerbang Monas pun, para peserta aksi tetap tertib berbaris patuh pada instruksi koordinator aksi. Dengan memegang berbagai spanduk yang menyuarakan isi hati para perempuan masa kini. Di antaranya masalah pendidikan, pekerjaan, kesehatan reproduksi, dan perkawinan. Aksi bertajuk Kartini Menggugat Krisis ini bertujuan mengubah mindset dalam menjelaskan kondisi perempuan masa kini. “Seperti juga pandangan Kartini, semenjak bangku pendidikan, perempuan harus melek pengetahuan dan kesadaran,” kata humas BPI Mike. (Pri/OL-06)
Kartini BPI Adakan Aksi Damai di Istana Merdeka
Penulis : Prita Daneswari
DIGG
PULUHAN perempuan yang terdiri atas 20 organisasi berkumpul di depan patung kuda Jakarta. Teriknya sinar matahari tak mereka hiraukan. Mereka bersemangat dengan bernyanyi dan berorasi menuntut perhatian lebih masyarakat atas krisis yang tengah dialami para Kartini masa kini.
Para perempuan ini tampak cuek. Mereka mencat wajah dengan warna putih dan membawa papan yang bertuliskan berbagai masalah yang rentan dialami para ibu, diantaranya tentang poligami dan biaya pendidikan anak.
Dengan berbaju ungu dan berpayung merah bahkan ada yang memakai daster, ibu rumah tangga dengan membawa kain lap dan kemoceng, para perempuan ini berusaha meminta adanya perhatian lebih atas krisis yang masih mendera mereka semenjak dulu hingga kini. “Ada empat krisis yang masih harus dihadapi kaum perempuan kini yakni perkawinan, kerja, pendidikan dan kesehatan reproduksi,” kata Humas Barisan Perempuan Indonesia Mike kepada Mediaindonesia.com, Rabu (21/4).
Rally yang dimulai pada pukul 10.30 WIB ini akan menempuh rute patung kuda hingga Istana Negara. “Rencananya kita juga mau melewati Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak,” tambah Mike. Meskipun cuaca sangat terik, puluhan perempuan ini tetap berjalan dengan semangat sembari berorasi dan bernyanyi, di antaranya lagu berjudul ‘Rakyat Merdeka’ yang menggambarkan keinginan mereka agar perempuan Indonesia dibebaskan dari berbagai krisis kemanusiaan. (Pri/OL-06)
Miniatur Istana Negara Digelar di Depan Monas
Penulis : Prita Daneswari
DIGG
KARENA tak bisa memasuki area Istana Negara, puluhan peserta aksi rally Barisan Perempuan Indonesia (BPI) membuat miniatur Istana Negara vesi mereka sendiri dan digeletakkan di depan gerbang Monas.
Dengan berbaris mengelilingi ‘istana merdeka’, para peserta aksi menggelar upacara ‘harum namanya’ lalu bersama-sama menyanyikan lagu Genjer-Genjer.
Miniatur istana dengan ukuran 1×1 meter berbentuk kubus itu ditempeli foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono, tak lupa lambang burung garuda Indonesia di atasnya. Di kubus itu, tertulis berbagai data mengenai nasib tragis kaum perempuan baik di desa dan kota. Misalkan tulisan harapan target MDGs yang cenderung baik di 2015. Yakni pengurangan angka kemiskinan, angka kematian ibu, pengurangan penderita AIDS, dan pengurangan emisi rumah gas kaca. Sembari bernyanyi dan bergandengan tangan, para peserta aksi memutari miniatur istama searah jarum jam.
Mereka mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memedulikan nasib perempuan yang masih saja terpuruk hingga kini. “Hidup perempuan Indonesia!,” kata yang mereka teriakkan di sepanjang aksi ini. (Pri/OL-06)
Akan Ada “Aksi Kartini Menggugat Krisis” Di Hari Kartini
KAMIS, 21 APRIL 2011 05:46
DIBACA: 68
JAKARTA, PedomanNEWS.com – Hari Kartini yang jatuh pada hari Kamis (21/04/2011) ini akan diwarnai dengan sejumlah aksi, satu diantaranya adalah “Aksi Kartini Menggugat Krisis” yang akan dilakukan di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi yang digelar oleh Barisan Perempuan Indonesia ini bertujuan untuk menggugat kebohongan negara terhadap perempuan.
Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan, ada tiga hal yang disuarakan dalam aksi itu; soal pendidikan, kesehatan reproduksi, dan masalah tenaga kerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi persoalan serius.
Perkawinan anak-anak dari usia 10-15 tahun mencapai 13,40 persen, sedangkan perwakinan anak usia 16-18 tahun mencapai 33,41 persen, dan perkawinan di usia 19-24 tahun mencapai 41,33 persen.
“Relevansinya dengan Hari Kartini adalah kami melanjutkan perjuangan Kartini yang memperjuangkan kesempatan pendidikan bagi perempuan. Dan fakta bahwa Kartini meninggal setelah melahirkan anak pertamanya, berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi perempuan. Masalah ini masih berlanjut sampai sekarang,” ujar Dian.
Sedangkan Ruth Indah Rahayu, Ketua Perhimpunan Pekerja Perempuan, mengatakan, tingginya angka perkawinan muda di Indonesia disebabkan tiga faktor: ekonomi, budaya, dan tingkat pendidikan.
“Banyak orangtua yang menikahkan anaknya untuk mengatasi persoalan ekonomi keluarga. Lalu ada istilah lebih baik menjanda daripada jadi perawan tua. Budaya seperti ini di Indonesia masih kuat,” ujar Ruth.
Sosialisasi aksi ini sendiri disampaikan BPI dalam keterangan pers di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jl Kembang Raya No 6, Jakarta, Rabu (20/4/2011).
Penulis: Taufik H Karepesina
Perempuan Indonesia Beraksi Lawan Krisis
Jakarta
| 20:12 Wed, 20 Apr 2011
21
Bayu G Murti / Jurnal Nasional
Jurnas.com | BARISAN Perempuan Indonesia (BPI) yang terdiri dari beberapa LSM dan Organisasi Media di Jakarta, Kamis (21/4) akan menggelar aksi aksi damai dan karnaval Hari Kartini. Aksi Hari Kartini Depan patung Kuda (Indosat) Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Koordinator Aksi, Dewi Komalasari melalui siaran persnya yang diterima Jurnal Nasional hari ini di Jakarta mengabarkan aksi yang akan digelar besok bertema “Kartini Melawan Krisis” yang akan mengritisi masalah perkawinan, kerja, pendidikan dan kesehatan reproduksi.
“ Empat masalah tersebut belum mengalami kemajuan sejak RA Kartini sampai saat ini, “ kata Dewi Komalasari.
Menurutnya, sekali pun gerakan perempuan sejak masa pergerakan nasional hingga saat ini telah berupaya memperjuangkannya secara politik dan sosial, sekali lagi, krisis ekonomi-politik yang bertubi-tubi sepanjang abad 20, menghancurkan seluruh daya upaya untuk mengentaskan perempuan dari belenggu
problematika sosialnya.
Barisan Perempuan Indonesia terdiri dari gabungan LSM dan organisasi media, masing –masing Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), YAPPIKA/Gerakan “Ayo Bantu 5,3 Juta Ibu Indonesia Belajar Membaca”, YLBH APIK Jakarta, Perhimpunan Rakyat Pekerja, Federasi LBH APIK Indonesia, The Wahid Institute, ANBTI, Solidaritas Perempuan, Sekretariat Jala PRT, Bingkai Merah, WALHI, KIARA, KePPak Perempuan, Himasos UNAS, Migrant CARE, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, Srikandi Demokrasi Indonesia, Ikatan Keluarga Orang Hilang
Indonesia, Ardhanary Institute.
Penulis: Musdalifah Fachri
Pernikahan Dini “Trend” Anak SD & SMP
Posted April 20th, 2011 by anca
Tags:
populerkan.com,- Sekitar 13,40 % anak perempuan di Indonesia yang berusia 10-15 tahun lebih memilih untuk menikah di usia muda daripada melanjutkan bangku sekolah.
“Fenomena menikah muda lebih banyak terjadi di kantung-kantung pengiriman tenaga kerja wanita seperti Tulung Agung, Jawa Timur,” kata Ruth Indiah Rahayu, Juru Bicara LSM Barisan Perempuan Indonesia dalam diskusi AJI “Kartini Menggugat Kritis” di Jakarta, Rabu.
Dia juga mengatakan fenomena itu adalah hal yang cukup umum ditemui di Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Kepulauan Babel.
Ruth mengatakan faktor yang menyebabkan pernikahan dini antara lain stigma jika menikah tua dianggap tidak “laku”, faktor ekonomi, ingin keluar dari kemiskinan, dan hamil di luar nikah.
“Biasanya kalau sudah hamil di luar nikah, mau gimana lagi ya nikah,” katanya.
Minimnya sekolah di daerah terpencil menurut Ruth turut memicu maraknya pernikahan di bawah umur dan berhenti dari bangku sekolah.
“Jika di daerahnya hanya ada SD dan SMP, ya sudah setelah lulus tidak pilihan lagi selain menikah dan kerja,” katanya.
Ada fenomena menarik lainnya, Menurut Ruth, saat ini jumlah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) lebih banyak di banding Sekolah Menengah Atas di Indonesia.
Dia menduga hal itu dilakukan pemerintah untuk memenuhi permintaan industri baik lokal dan asing.
“Nantinya arah kecerdasan pendidikan bangsa bergeser ke arah industri untuk memenuhi permintaan asing,” katanya. (antara/populerkan.com)
Pernikahan Dini “Trend” Anak SD & SMP
Posted by Setnas PDK on 21 April 2011 in Sosial | 0 Comment
Jakarta – Sekitar 13,40 % anak perempuan di Indonesia yang berusia 10-15 tahun lebih memilih untuk menikah di usia muda daripada melanjutkan bangku sekolah.
“Fenomena menikah muda lebih banyak terjadi di kantung-kantung pengiriman tenaga kerja wanita seperti Tulung Agung, Jawa Timur,” kata Ruth Indiah Rahayu, Juru Bicara LSM Barisan Perempuan Indonesia dalam diskusi AJI “Kartini Menggugat Kritis” di Jakarta, Rabu (20/4).
Dia juga mengatakan fenomena itu adalah hal yang cukup umum ditemui di Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Kepulauan Babel.
Ruth mengatakan faktor yang menyebabkan pernikahan dini antara lain stigma jika menikah tua dianggap tidak “laku”, faktor ekonomi, ingin keluar dari kemiskinan, dan hamil di luar nikah.
“Biasanya kalau sudah hamil di luar nikah, mau gimana lagi ya nikah,” katanya.
Minimnya sekolah di daerah terpencil menurut Ruth turut memicu maraknya pernikahan di bawah umur dan berhenti dari bangku sekolah.
“Jika di daerahnya hanya ada SD dan SMP, ya sudah setelah lulus tidak pilihan lagi selain menikah dan kerja,” katanya.
Ada fenomena menarik lainnya, Menurut Ruth, saat ini jumlah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) lebih banyak di banding Sekolah Menengah Atas di Indonesia.
Dia menduga hal itu dilakukan pemerintah untuk memenuhi permintaan industri baik lokal dan asing.
“Nantinya arah kecerdasan pendidikan bangsa bergeser ke arah industri untuk memenuhi permintaan asing,” katanya. (ANTARA News)
